Figur Salah Salah Satu Eksekutor Qisas Di Arab Saudi

Hukuman Qisas menjadi buah bibir seiring berita miris TKI Ruyati binti Satubi yang menjalani satu di antara bentuk hukuman dalam Islam itu, karena dikabarkan terbukti membunuh ibu majikannya. Secara luas, publik sudah banyak mengetahui bentuk Qisas. Eye to eye atau blood to blood istilah inggrisnya. Hilang nyawa? Ya balas nyawa.

Muhammad Saad al-Beshi, eksekutor hukuman Qisas di Arab Saudi.

Pun sedikit saja yang mengetahui cerita hidup dan kehidupan para eksekutor qisas. Sebuah balada hidup jagal qisas yang terungkap ke publik adalah kisah Muhammad Saad al-Beshi.

Di Arab Saudi, nama Beshi cukup terkenal. Maklum saja, pria yang kini berusia sekitar 50 tahun ini merupakan seorang eksekutor andal yang dipekerjakan secara khusus oleh pemerintah Arab Saudi. Beshi, yang direkrut jadi eksekutor sejak 1998, mengaku bangga dengan pekerjaannya itu.

Bukan hal yang menakutkan baginya meski harus menjalankan perintah memenggal kepala para terpidana mati, tak terkecuali wanita. Padahal secara pribadi, al-Beshi merupakan pribadi antikekerasan terhadap perempuan.

“Saya memang menentang kekerasan terhadap perempuan. Namun, jika semua perintah (pemenggalan) datangnya dari Tuhan, saya harus melaksanakannya. Saya bangga bisa melakukan pekerjaan untuk Tuhan,” ujar Beshi seperti dikutip harian Arab News.

Berdasarkan hukum Islam yang berlaku di Arab Saudi, hukuman mati pantas diberlakukan untuk seorang pembunuh, pemerkosa, penyelundup narkoba, perampokan bersenjata dan pengguna narkoba.

Selain diminta memenggal kepala tahanan, tak jarang Beshi juga diminta menembak mati tahanan perempuan. “Semua tergantung permintaan. Kadang mereka menyuruh saya menggunakan pedang, kadang pula dengan senjata api. Namun, seringkali saya memakai pedang,” ujarnya.

Ketika diwawancarai, Beshi bekerja sebagai eksekutor di penjara Taif. Di antara tugasnya di sana, ia harus memborgol dan menutup mata tahanan yang menghadapi hukuman mati. Pernah, dalam sehari ia memenggal 10 kepala terpidana mati.

Betapapun kuat mental Beshi, toh ia mengakui bahwa ketika pertama kali menjadi eksekutor di Jeddah, ia sangat gugup. Pasalnya, banyak orang yang menyaksikan eksekusi itu. Namun, kini Beshi telah mampu mengatasi “demam panggung”-nya. (arabnews/surya/*)


Sekali Tebas Pedang Gelindingkan Kepala Beberapa Meter

TRIBUNNEWS.COM - Apa rasanya memenggal kepala manusia? Muhammad Saad al-Beshi, seorang eksekutor hukuman qisas mengakui sempat gugup pada saat pertama kali menjalankan tugas yang ia anggap mulia tersebut. Rasa takut bercampur dengan cemas karena disaksikan banyak 'penonton'.
Sebelum memenggal, al-Beshi harus lebih dulu memborgol dan menutup mata tahanan yang menghadapi hukuman mati.

“Tahanan saat itu diikat dan ditutup matanya. Dengan sekali tebas pakai pedang, saya memisahkan kepalanya, yang jatuh menggelinding beberapa meter jauhnya,” kenang Beshi tentang pemenggalan pertama yang dilakukannya.

Kala itu, banyak saksi yang muntah usai menyaksikan pemenggalan tersebut. Beshi mengaku tidak tahu mengapa mereka ikut menyaksikan “penjagalan” kalau tak tahan.

Meski menjadi penjagal kelas wahid di negaranya, Beshi menyebut tak ada orang yang takut pada dirinya. Kehidupannya di masyarakat sama seperti warga awam kebanyakan.

“Saya tetap memiliki banyak saudara dan teman, terutama di masjid. Saya juga memiliki kehidupan normal seperti kebanyakan orang. Tidak ada masalah dengan kehidupan sosial saya,” tegasnya.

Sumber : tribunnews.com
Selengkapnya...

Curhat Anggota DPR: Masih Ada Diantara Kami Orang yang Baik dan Punya Hati Nurani

Priyo: Masih Banyak Anggota DPR yang Punya Nurani

Jakarta - Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso membantah DPR miskin anggota yang memiliki semangat pemberantasan korupsi. Menurut Priyo, masih banyak anggota DPR yang punya nurani untuk membersihkan Indonesia dari korupsi.

"Di DPR masih bertebaran nilai nurani. Masih bertebaran mereka yang menginginkan perbaikan di negeri ini. Masih banyak juga mimpi-mimpi dan keinginan untuk membenahi semua lini," tutur Priyo.

Hal ini disampaikan Priyo menanggapi kritik sekretaris Satgas Antimafia, Denny Indrayana, yang menyebut DPR miskin figur pro pemberantasan korupsi.

Menurut Priyo, harusnya kritik tidak diarahkan ke instansi DPR secara keseluruhan. Karena menurutnya masih banyak anggota DPR yang punya niat baik memberantas korupsi.

"Jangan digebyak-pyak hanya karena problem-problem yang beberapa hari ini mendera. Banyak yang punya komuitmen memberantas korupsi," imbau Priyo.

Denny Indrayana sebelumnya menyayangkan rendahnya komitmen DPR dalam memberantas korupsi. "Good guys di dalam DPR masih kurang. Penting untuk menghadirkan figur yang anti korupsi. Jadi jangan yang sudah sedikit itu menghilang, harus dimunculkan," kata Sekretaris Satgas Pemberantasan Mafia Hukum Denny Indrayana usai diskusi Radio Trijaya di Warung Daun, Cikini, Jakpus, Sabtu (11/6/2011).

Denny menjelaskan, untuk menghadirkan figur-figur mumpuni di DPR yang berani memperjuangkan pemberantasan korupsi tentu harus ada seleksi yang baik dari setiap partai yang ada. Kader-kader yang memiliki komitmen pemberantasan korupsi mesti direkrut.

"Yang tak kalah penting adalah reformasi rekruitmen anggota DPR di dalam partai politik," tandasnya.

Sumber : DetikNews


Anggota yang Baik Justru Tersisih

Jakarta, Kompas – Dari 560 anggota Dewan Perwakilan Rakyat periode 2009-2014, tidak semuanya berkinerja kurang dan membuat citra Dewan terpuruk. Namun, anggota DPR yang berusaha berbuat baik, menyuarakan aspirasi rakyat, dan tak berperilaku negatif pun tersisih. Partai politik kurang memerhatikan dan mengutamakan mereka sehingga tak jarang anggota DPR itu frustrasi.

Demikian kesimpulan yang bisa ditarik dari percakapan Kompas secara terpisah dengan anggota Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (F-PDIP) DPR, Eva Kusuma Sundari; anggota Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, Malik Haramain; anggota Fraksi Partai Golkar, Bambang Soesatyo; Koordinator Forum Masyarakat Pemantau Parlemen Indonesia (Formappi) Sebastian Salang; dan ahli hukum tata negara Irman Putra Sidin di Jakarta, Senin (18/4). Mereka menanggapi berita kualitas anggota DPR yang dilaporkan rendah (Kompas, 18/4).

Bambang dan Eva mengakui, di tengah citra negatif DPR, akibat rendahnya kinerja, masih ada sebagian wakil rakyat yang bekerja untuk kepentingan rakyat. Namun, mereka menghadapi tekanan dari kepentingan kekuasaan, terutama saat bersikap kritis.

”Menjadi anggota DPR yang benar-benar bekerja untuk rakyat itu tak mudah. Ketika mau menjalankan fungsi pengawasan terhadap pemerintah, misalnya, anggota Dewan menerima tekanan bertubi-tubi. Beberapa anggota bahkan mendapatkan intimidasi,” kata Bambang.

Menurut Eva, ada banyak tirani di DPR, seperti tirani komisi, tirani fraksi, dan tirani partai. Berbagai tirani ini memunculkan kecenderungan tidak adanya hadiah dan hukuman yang jelas untuk anggota DPR. Partai lebih menghargai anggota yang menyenangkan pimpinan dan bukan yang menyuarakan kepentingan rakyat.

Malik menambahkan, ia dapat memahami jika belakangan ini masyarakat mencitrakan buruk DPR. Namun, penilaian itu telah membuat sejumlah anggota DPR tak percaya diri saat berhadapan langsung dengan rakyat.

Menurut Malik, ada dua sebab saat ini DPR dicitrakan buruk. Pertama karena DPR gagal memenuhi harapan rakyat tentang lembaga legislatif. Kedua, banyak anggota DPR yang tidak disiplin dan berkinerja rendah.

”Ada anggota DPR yang menangis dan cerita kepada saya soal betapa mereka hanya bagian kecil dan ingin benar-benar bekerja untuk rakyat. Saking sedihnya, malah ada di antara mereka yang ingin mengundurkan diri karena lembaganya begitu jelek di mata rakyat,” ujar Sebastian.

Menurut dia, kepada sekelompok kecil anggota DPR itulah rakyat masih bisa menaruh harapan bahwa DPR bakal benar-benar mendedikasikan kerjanya untuk rakyat. ”Kami sebenarnya masih menaruh harapan, entah kepada DPR periode sekarang atau periode mendatang,” katanya. Masih ada harapan untuk memperbaiki DPR.

Akibat Partai

Direktur Eksekutif Lingkar Madani untuk Indonesia Ray Rangkuti menilai, citra buruk DPR saat ini sebagai akibat partai terus melindungi kader mereka. Pemilu juga tak dianggap sebagai mekanisme reward and punishment untuk para anggota DPR. ”Saat ini anggota DPR yang berprestasi malah tak terpilih karena parpol menempatkan mereka di daerah pemilihan yang bukan basis mereka atau nomor urutnya diturunkan. Jadi, anggota DPR yang tak berkualitas tak khawatir tidak terpilih kembali,” kata Ray.

Di sisi lain, anggota DPR yang meruntuhkan harkat dan martabat Dewan, seperti koruptor, harus diberhentikan. Badan Kehormatan DPR dan fraksi, menurut Ray, harus memanggil dan mendorong pemberhentian mereka, bukan jadi pelindung koruptor.

Bahkan, semestinya saat menjadi tersangka korupsi, anggota DPR sudah harus mengundurkan diri. Ini harus dibudayakan atau wibawa DPR semakin runtuh.

Secara terpisah, Senin di Jakarta, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Patrialis Akbar, yang pernah menjadi anggota DPR, mengakui, anggota Dewan umumnya tak menguasai semua masalah. Karena itu, anggota DPR harus dibantu staf ahli. Bahkan, apabila negara memiliki dana, seorang anggota DPR boleh didampingi 10 staf ahli agar lebih berbobot. Namun, saat ditanya anggota DPR sekarang memiliki lebih banyak staf daripada anggota DPR periode lalu, tetapi masih kurang berkualitas, dia menolak berkomentar.

Malik mengakui, kondisi DPR saat ini membuatnya tak nyaman dan tak bisa fokus dalam bekerja. Semua yang dilakukan cenderung dinilai negatif oleh rakyat. ”Ada perasaan tidak percaya diri saat berhadapan dengan rakyat. Semua yang kami sampaikan akan ditanggapi apatis,” ujarnya.

Namun, Malik mengaku, untuk mengubah DPR menjadi lebih positif bukan soal mudah. Ada banyak kepentingan dan pemikiran di lembaga itu.

Irman Putra Sidin menuturkan, siapa pun yang sekarang menjadi anggota DPR akan sulit mengubah lembaga itu menjadi lebih positif. Ini karena masalah di DPR terkait dengan sistem.

”Masalahnya, penentu DPR saat ini bukan di Gedung DPR di kawasan Senayan, tetapi di sejumlah tempat, seperti di Cikeas (rumah pribadi Presiden Susilo Bambang Yudhoyono), Lenteng Agung (Kantor DPP PDI-P), atau Slipi (Kantor DPP Golkar). Akibatnya, banyak anggota DPR merasa tidak dapat berbuat banyak hingga memilih duduk manis saja atau bahkan membuka situs porno saat sidang,” kata Irman.

Wakil Ketua Umum Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) Fadli Zon mengatakan, keterpurukan kinerja dan kualitas DPR saat ini merupakan tanggung jawab parpol. Parpol sebenarnya bisa membantu agar kadernya di DPR bisa memperbaiki kinerja dan kualitas mereka. ”Harus ada reward and punishment dari parpol terhadap anggotanya. Ukurannya dari seberapa bisa anggota DPR memperjuangkan kepentingan rakyat,” katanya.


Sumber
Selengkapnya...

Syarat Ekstradisi, Singapura Minta Wilayah RI..!!!

KABAR GEMBIRA... UNTUK ANDA PARA KORUPTOR...!


JAKARTA, KOMPAS.com - Selama ini Singapura merupakan surga bagi para koruptor Indonesia. Mereka yang melarikan diri ke negara itu tak bisa disentuh oleh aparat penegak hukum. Sebabnya, hingga kini belum ada perjanjian ekstradisi antara Indonesia dan Singapura.

Kenapa pemerintah tak mengupayakan perjanjian itu? Upaya pemerintah Indonesia untuk membuat perjanjian ekstradisi sebenarnya sudah lama dilakukan. Namun, syarat yang diajukan pemerintah Singapura dipandang sangat berat. Negeri kepala singa itu meminta wilayah.


"Sebetulnya, dulu sudah pernah dirintis membuat perjanjian dengan Singapura. Tapi, kita tidak mau menandatangani karena Singapura meminta satu daerah di tempat kita untuk dijadikan tempat pelatihan militer. Waktu itu DPR tidak setuju. Waktu itu saya jadi anggota DPR, jadi sekarang tidak bisa ditindaklanjuti," papar Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Patrialis Akbar di Gedung Kemenkum HAM, Jakarta, Kamis (9/6/2011).

Menurutnya, permintaan Singapura ini tidak lazim. Sejumlah perjanjian esktradisi yang dibuat pemerintah Indonesia dengan negara-negara lain di dunia tidak pernah ada yang mensyaratkan hal seperti itu.

"Sebetulnya ekstradisi enggak ada kaitannya dengan latihan militer dong. Di mana-mana, di seluruh dunia, enggak ada yang kayak begitu," ujar Patrialis.

Kebutuhan akan perjanjian ekstradisi dengan Singapura kembali mencuat setelah sejumlah orang yang terkait dalam satu kasus di Indonesia "melarikan diri" ke negara itu. Sebelumnya, Gayus Tambunan yang terlibat dalam perkara mafia hukum dan pajak hengkang ke Singapura. Ia bersedia dibujuk pulang oleh satgas pemberantasan mafia hukum.

Nunun Nurbaeti, tersangka kasus dugaan suap cek perjalanan dalam pemilihan Deputi Gubernur Senior Bank Idonesia yang dimenangkan Miranda Gultom pada tahun 2004 juga sempat diduga "bersembunyi" di sana. Belakangan, jejak Nunun terendus di Thailand dan Kamboja.

Saat ini, mantan Bendahara Umum Partai Demokrat Muhammad Nazaruddin mengaku tengah menjalani perawatan di Singapura. Nama Nazar disebut-sebut dalam sejumlah kasus hukum di Indonesia.

Seperti diketahui, belakang Indonesia terbilang sulit untuk memulangkan tersangka kasus dugaan suap pemilihan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia 2004 Nunun Nurbaeti. Ia dikabarkan berangkat ke Singapura sejak 2010 dan tak pernah kembali. Hingga saat ini Komisi Pemberantasan Korupsi belum bisa mendatangkan Nunun karena terganjal persoalan salah satunya tak adanya perjanjian ekstradisi dengan Singapura.

Benar-benar syarat yang sangat melecehkan (pen)

sumber : Kompas

Selengkapnya...